Hotel, Penginapan, dan Akomodasi lainnya di Hulu Sungai Utara. Jika anda berminat untuk jalan-jalan ke Provinsi Kalimantan Selatan khususnya menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada baiknya anda terlebih dahulu mengetahui potensi wisata apa saja yang dapat anda temui disana. Hulu Sungai Utara atau yang disingkat HSU ini memiliki kota terbesar IMUNISASI HEPATITIS B BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DINKES KAB HULU SUNGAI SELATAN. Tenaga kesehatan merupakan populasi berisiko tinggi tertular dan menularkan hepatitis B, sehingga penting memberikan perlindungan kepada mereka dari penularan hepatitis B sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan eliminasi hepatitis B pada tahun 2030 15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. BAB I Kode POS Kabupaten Hulu Sungai Utara - urut Desa/Kelurahan - hal 1. kodepos Provinsi / Kota / Kabupaten dan Kecamatan / Distrik serta Desa / Kelurahan di Indonesia, Kode POS Murung Sari, Kode POS Palampitan Hilir, Kode POS Palampitan Hulu, Kode POS Paliwara, Kode POS Pasar Senin, Kode POS Pinang Habang, Kode POS Pinangkara (Pinang Kara), Kode POS Rantawan, Kode POS Sei/Sungai Baring, Kode POS Telaga Bamban merupakan sebuah desa di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia. Judul. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya. Pada tanggal 5 Mei 1959, dalam sidang pleno terbuka, DPRD Hulu Sungai Utara memutuskan menyetujui sepenuhnya tuntutan rakyat Tabalong agar Kewedanaan Tabalong dapat dijadikan Daerah Swatantra Tingkat II Tabalong dengan ibu kota Tanjung yang terkenal dengan resolusi pada tanggal 5 Mei 1959 Nomor 2/II DPRD-1959 yang isinya selain menyetujui juga mendesak Pemerintah Pusat agar tuntutan dimaksud Ikudb.

kabupaten hulu sungai utara